Senin, 16 November 2026
Edisi Digital — PadusiNews.id
Cari
Warisan Soenting Melajoe · 1912
PadusiNews — Empowering Women Through Online Journalism
Empowering Women Through Online Journalism
BANNER SPONSOR Banner Beasiswa Jurnalistik Roehana Koeddoes 2026
Ruang Advokasi & Mediasi

Konsultasi Hukum & Mediasi Kasus

Ruang aman literasi hukum perempuan, konsultasi hak-hak keperdataan, permohonan mediasi sengketa non-litigasi berkeadilan gender, dan akses direktori bantuan darurat 24 jam.

Dewan Narasumber Ahli

Advokat & Mediator Pendamping

Ajukan Kasus ke Formulir di Bawah ↓
Foto dr. Elza Syarif, S.H., M.H.
dr. Elza Syarif, S.H., M.H.
Pakar Pidana & Perlindungan Korban
Kajian literasi hak korban UU TPKS, pembuktian digital KBGO, dan perlindungan saksi/korban kekerasan perempuan.
Foto Desi Kurniati, S.H., M.Kn.
Desi Kurniati, S.H., M.Kn.
Keperdataan, Kenotariatan & Waris Adat
Penyelesaian aset keluarga, perjanjian perkawinan, hak waris adat Minangkabau, dan keabsahan dokumen perdata.
Tim Mediator Bersertifikat
Tim Mediator Bersertifikat
Mediasi Damai Non-Litigasi
Memfasilitasi dialog kekeluargaan dalam sengketa tanah ulayat, asuh anak, dan ketenagakerjaan secara adil.
Arsip Publik & Edukasi Hukum

Konsultasi & Kasus Mediasi Terjawab

6 Kasus Ditelaah & Terbuka untuk Pembaca
Sengketa Waris Adat & Hak Perempuan Nagari ✓ Dijawab
Anonim — Padang · 10 Nov 2026

Hak Waris Perempuan dalam Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Nasional

Pertanyaan Pemohon:

Saya seorang perempuan Minang. Keluarga besar menolak memberikan bagian waris dari harta pencaharian ayah (bukan harta pusaka tinggi) kepada saya. Mereka bilang harta itu ikut garis keturunan ibu. Apakah ini benar menurut hukum?

Telaah & Solusi Hukum: Narasumber: Desi Kurniati, S.H., M.Kn.
Dalam hukum adat Minangkabau, perlu dibedakan antara harta pusaka tinggi (turun-temurun, dikelola kaum) dan harta pencaharian (hasil usaha sendiri). Harta pencaharian ayah Anda tunduk pada hukum waris nasional (KHI atau KUHPerdata), di mana anak perempuan berhak mendapat bagian waris. Anda berhak mengajukan permohonan mediasi atau gugatan pembagian ke Pengadilan Agama jika musyawarah keluarga tidak mencapai mufakat.
2,340 pembaca teredukasi Ajukan Kasus Serupa →
KDRT, Hak Asuh Anak & Hukum Keluarga ✓ Dijawab
Anonim — Bukittinggi · 9 Nov 2026

Prosedur Pelaporan KDRT dan Perlindungan Korban Tanpa Kehilangan Hak Asuh

Pertanyaan Pemohon:

Tetangga saya mengalami kekerasan fisik dari suaminya sudah bertahun-tahun. Dia takut melapor karena khawatir anak-anaknya diambil dan diancam keluarga suami. Bagaimana prosedur pelaporan KDRT yang aman?

Telaah & Solusi Hukum: Narasumber: dr. Elza Syarif, S.H., M.H.
Berdasarkan UU No. 23/2004 tentang PKDRT, korban atau siapa saja yang mengetahui KDRT berhak melapor ke Unit PPA Kepolisian, P2TP2A, atau lembaga bantuan hukum seperti LBH APIK. Hak asuh anak tidak otomatis jatuh ke pelaku; pengadilan justru memprioritaskan keamanan anak dan korban. Korban berhak memperoleh Surat Perintah Perlindungan Sementara dari kepolisian atau penetapan pengadilan dalam waktu 1x24 jam.
3,150 pembaca teredukasi Ajukan Kasus Serupa →
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO / Siber) ✓ Dijawab
Anonim — Padang · 8 Nov 2026

Penanganan Kasus KBGO (Doxing dan Ancaman Penyebaran Foto Pribadi)

Pertanyaan Pemohon:

Mantan tunangan mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadi saya ke media sosial jika saya menolak kembali. Apa langkah hukum tercepat untuk menghentikan ancaman ini?

Telaah & Solusi Hukum: Narasumber: dr. Elza Syarif, S.H., M.H.
Tindakan tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 14 UU TPKS (UU No. 12/2022) dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun. Langkah cepat: 1) Jangan hapus bukti percakapan, simpan screenshot dan URL akun; 2) Jangan menuruti pemerasan; 3) Laporkan segera ke Subdit Siber Polda Sumbar dan ajukan perlindungan ke LPSK atau posko aduan PadusiNews.
2,890 pembaca teredukasi Ajukan Kasus Serupa →
Ketenagakerjaan & Perlindungan Upah Pekerja ✓ Dijawab
Anonim — Solok · 7 Nov 2026

Hak Pekerja Perempuan: Cuti Haid, Cuti Melahirkan, dan Upah Lembur

Pertanyaan Pemohon:

Perusahaan konveksi tempat saya bekerja memotong upah saat saya izin sakit haid hari pertama dan hanya memberikan cuti hamil 40 hari. Apakah tindakan ini sah menurut perundang-undangan?

Telaah & Solusi Hukum: Narasumber: Tim Mediator Bersertifikat
Tindakan perusahaan tersebut jelas melanggar hukum. Pasal 81 UU No. 13/2003 menjamin hak cuti haid hari pertama dan kedua dengan upah penuh tanpa potongan. Pasal 82 menjamin hak cuti melahirkan selama 3 bulan (1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan) dengan upah penuh. Anda berhak menuntut hak ini melalui mekanisme bipartit atau mediasi di Disnaker setempat.
1,870 pembaca teredukasi Ajukan Kasus Serupa →
Permohonan Mediasi Sengketa Non-Litigasi ✓ Dijawab
Anonim — Agam · 6 Nov 2026

Mediasi Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum untuk Usaha Bersama Bundo Kanduang

Pertanyaan Pemohon:

Kelompok usaha tenun perempuan nagari kami memanfaatkan tanah ulayat suku yang lama terlantar. Belakangan mamak dari rantau menuntut pengosongan lahan. Bisakah diselesaikan secara mediasi adat dan non-litigasi?

Telaah & Solusi Hukum: Narasumber: Tim Mediator Bersertifikat
Sengketa tanah ulayat untuk kemaslahatan anak kemenakan sangat ideal diselesaikan melalui jalur mediasi non-litigasi. Langkah yang kami rekomendasikan: Musyawarah bersama KAN (Kerapatan Adat Nagari) dengan melibatkan Bundo Kanduang, didampingi mediator bersertifikat untuk merumuskan perjanjian pemanfaatan lahan jangka panjang yang berkepastian hukum tanpa memutus tali silaturahmi kaum.
1,430 pembaca teredukasi Ajukan Kasus Serupa →
KDRT, Hak Asuh Anak & Hukum Keluarga ✓ Dijawab
Anonim — Payakumbuh · 5 Nov 2026

Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah Pascaperceraian di Pengadilan Agama

Pertanyaan Pemohon:

Suami mengajukan cerai talak setelah 15 tahun menikah. Apakah saya sebagai istri yang diceraikan berhak menuntut nafkah iddah, mut’ah, dan pembagian harta bersama?

Telaah & Solusi Hukum: Narasumber: Desi Kurniati, S.H., M.Kn.
Ya, istri yang diceraikan (cerai talak) berhak mendapatkan: 1) Nafkah Iddah selama 90 hari; 2) Mut’ah (kenang-kenangan/ganti rugi yang layak); 3) Nafkah Madhiyah (jika ada nafkah lampau yang tertunggak); serta 4) Separuh dari Harta Bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan. Hak-hak ini dapat dituntut langsung dalam sidang jawaban/rekonvensi di Pengadilan Agama.
2,120 pembaca teredukasi Ajukan Kasus Serupa →
Akses Bantuan Darurat

Direktori Layanan 24 Jam

Layanan SAPA Kemen PPPA

Pengaduan darurat dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Kementerian PPPA, 24 jam.

Hotline: 129
LPSK — Perlindungan Saksi & Korban

Layanan perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural hukum, dan pemulihan medis psikologis korban tindak pidana.

Hotline: 15100
Komnas Perempuan

Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) kasus diskriminasi dan kekerasan berbasis gender berskala nasional.

Telepon: (021) 390-3963
LBH APIK Padang

Layanan bantuan hukum, pendampingan sidang pengadilan, dan pos mediasi bagi perempuan & anak di Sumatera Barat.

Kontak Sumbar: 0812-6688-9900
Formulir Resmi Pengaduan & Mediasi

Ajukan Konsultasi Hukum & Mediasi

Sampaikan persoalan hukum atau kebutuhan mediasi kasus Anda. Identitas dan kontak Anda dijamin 100% rahasia. Tim advokat perempuan dan mediator bersertifikat PadusiNews akan meninjau dan menghubungi Anda secara tertutup.

Tuliskan hasil penjumlahan di atas untuk memverifikasi Anda manusia.
BANNER PROMOSI Banner E-Paper Seabad Soenting Melajoe 1912-2026