Lima Hak Dasar Kaum Ibu (Perempuan) dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau
"Setiap keputusan yang diputuskan dalam kaum, wajib mengikut sertakan persetujuan perempuan. Persetujuan dan keikutsertaan perempuan sangat menentukan proses kelancaran pelaksanaan keputusan tersebut."
Sistem kekerabatan matrilineal minangkabau mengatur lima hak dasar kaum ibu khususnya perempuan yang harus dimiliki, dijaga dan diperjuangan oleh seluruh anggota kaum. Lima hak tersebut menjadi fondasi sekaligus identitas kultural yang menandai ‘kekhasan’ budaya Minangkabau.
Lima Hak Dasar kaum ibu (Perempuan) dalam Sistem Kekerabatan matrilineal Minangkabau tersebut adalah:
1. Hak untuk memiliki ranji yang ditarik berdasarkan garis keturunan ibu (Matrilineal)
Setiap anggota kaum dalam sistem kekerabatan minangkabau berhak diakui kedudukannya berdasarkan ranji yang ditarik berdasarkan garis keturunan ibu.
Setiap anggota kaum (baik laki-laki maupun perempuan) berkewajiban menjaga ranji tersebut, memberitahu masyarakat dan mewariskan pengetahuan tersebut kepada anak keponakan dalam kaum.
2. Hak untuk memiliki rumah sebagai tempat kediaman
Memiliki rumah adalah hak dasar kaum ibu. Rumah tersebut diperuntukkan bagi perempuan. Dalam adat disebut dengan istilah rumah gadang atau ’barumah batanggo’. Rumah tempat tinggal (tempat kediaman) adalah hak dasar bagi kaum ibu (perempuan) sekaligus tempat pulang bagi laki-laki.
Sigai mancari anau , anau tatap sigai baranjak
Rumah harus dibangun di atas tanah yang sudah diperuntukkan bagi Perempuan dengan mengacu kepada ranji kaum. Tanpa rumah, Perempuan akan kehilangan marwah di tengah masyarakat.
3. Hak untuk memiliki sumber perekonomian
Sawah ladang, banda buatan atau segala infrastruktur perekonomian dalam kaum, yang menjadi sumber perekonomian kaum tersebut serta ditegaskan oleh ranji yang ada, menurut aturan adat minangkabau pengelolaan serta pemanfaatannya menjadi hak kaum perempuan. Sementara kaum laki-laki dianjurkan untuk mencari penghidupan di luar dari harta kaum perempuan. Tegasnya, harta kaum adalah untuk kaum (ibu) dan dijaga demi kepentingan mereka.
4. Hak untuk menyimpan dan mengelola hasil perekonomian
Umbun puruak pagangan kunci. Umbun puruak aluang bunian. Adagium adat ini bermakna bahwa pengelolaan hasil-hasil usaha di atas infrastruktur perekonomian kaum dan yang berhak menyimpan hasil usaha tersebut adalah perempuan.
Hasil usaha tersebut disimpan oleh perempuan serta didistribusikan bagi kepentingan kaum ibu serta anak keponakan dalam kaum.
5. Hak suara dalam musyawarah
Perempuan berhak untuk terlibat dalam musyawarah serta mengeluarkan pendapat terutama berkaitan dengan urusan kaum.
Setiap keputusan yang diputuskan dalam kaum, wajib mengikut sertakan persetujuan perempuan. Persetujuan dan keikutsertaan perempuan sangat menentukan proses kelancaran pelaksanaan keputusan tersebut.
(kbt)
Sumber rujukan:
Dt. Rajo Penghulu, Idrus Hakimy. Buku Pegangan Bundo Kanduang di Minangkabau. 1978. CV Rosda Bandung.
Seluruh pemberitaan, esai, dan karya sastra di PadusiNews.id disunting secara ketat berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Pemberitaan Media Siber, serta UU Pers No. 40/1999.
Komentar & Tanggapan Pembaca 0 Tanggapan
Tulis Tanggapan ↓Tuliskan Tanggapan Anda
Mari berdiskusi secara sehat, santun, dan saling menghormati. Komentar Anda akan langsung tayang setelah verifikasi.